October 26th, 2009 
bukugratis 
Istilah Zionisme, bukan dicetuskan oleh Herzl, walau Herzl belakangan disebut sebagai “Bapak Zionisme”. Istilah ini dikemukan pertama kali oleh seorang penulis Jerman Nathan Bernbaum pada 1893.[5] Beberapa tahun ungkapan ini tidak mempunyai pengertian yang jelas, hanya menyebutkan keperluan bangsa Yahudi untuk memiliki National Home. Sesuai dengan suasana politik di Eropa ketika itu, istilah Zionisme juga dipahami sebagai paham yang menjunjung tinggi liberalisme dan penentuan nasib sendiri. Namun, pendapat terakhir dibantah oleh Edward Said yang menurutnya, Zionisme tidak bisa bersesuaian dengan liberalisme karena pendukungnya cenderung mengusung Yudaisme.[6]
Kesadaran nasionalitas Bangsa Yahudi itu, terutama di kalangan cerdik cendekia mengalami transformasi menjadi kekuatan riil dengan membentuk organisasi-organisasi Zionis. Ini bisa dilihat dari pengorganisasian yang dilakukan oleh beberapa tokoh Yahudi antara lain Theodor Herzl dan Chaim Weizmann. Herzl menyusun doktrin Zionisme sejak 1882 yang kemudian disistematisasikan dalam bukunya “Der Judenstaat”. Doktrin ini dikonkritkan melalui Kongres Zionis Sedunia pertama di Basel, Swiss, tahun 1897.
Setelah berakhirnya kongres itu, Herzl menulis perihal cita-citanya itu dalam buku hariannya, sebuah optimisme akan pendirian Negara Yahudi.
“Kalau saya harus menyimpulkan apa hasil dari kongres Basel itu dalam satu kalimat singkat—yang tidak berani saya utarakan kepada publik—saya akan berkata: “Di Basel saya menciptakan Negara Yahudi!”[7]
Semula, Herzl cenderung mendorong adanya asimiliasi Zionis dengan Eropa. Namun, kemudian ide ini ia buang karena tidak realistik. Akhirnya, ide untuk pendirian Negara Israel menjadi pilihan mati yang harus diwujudkan dengan bermacam cara, bahkan dengan kekerasan dan pembunuhan, yang menurut kaum Zionis itu memungkinkan saja terjadi karena anggapan bahwa orang non-Yahudi adalah “goyyim” (setengah manusia), dan seperti yang tercantum dalam Talmud—salah satu kitab Yahudi—“Tob shebe goyyim harog”, yang artinya, “Bahkan orang kafir yang baik sekalipun seluruhnya harus dibunuh”.[8]
Selanjutnya, setelah Kongres Zionisme Internasional ke-1 (1897), kecenderungan politik kaum Yahudi Zionis bekerja dengan dua arah; satu arah dilakukan secara diam-diam dengan tujuan menghancurkan dan menguasai negara-negara non-Yahudi di seluruh dunia, sedangkan yang lainnya dengan membentuk sebuah negara Yahudi di tanah Palestina—tanah yang menurut kelompok ini “tanah tanpa bangsa untuk bangsa tanpa tanah air.”
Selanjutnya, untuk pendirian Negara Yahudi, maka pengusiran orang Arab Palestina pun dilakukan. Ini sesuai dengan titah Herzl seperti yang ditulis di buku hariannya,
“Kami harus mencoba mengeluarkan kaum tidak berduit (baca: Palestina) dari perbatasan dengan cara menyediakan pekerjaan di negara-negara tetangga, dan bersamaan dengan itu, mencegah mereka memperoleh lapangan kerja di negeri kami. Kedua proses, baik penghapusan kepemilikan dan pemindahan kaum miskin itu, harus dikerjakan dengan kehati-hatian dan kewaspadaan.”[9] Tema tentang pengusiran ini kemudian menjadi dibenarkan oleh sebagian besar pendukung Zionisme.
Strategi pengusiran itu, tulis ZA. Maulani, ditempuh oleh kalangan Yahudi Zionis dengan tiga cara:
Pertama, melalui imigrasi. Banyak kaum Zionis yang percaya bahwa imigrasi dengan jumlah yang besar dari Eropa ke Palestina dalam waktu singkat akan memecahkan masalah mereka dengan membangun masyarakat Yahudi. Kedua, penutupan lapangan kerja. Dengan penutupan kesempatan kerja bagi petani dan buruh Palestina, maka itu akan memaksa orang Arab-Palestina untuk bermigrasi meninggalkan tanah airnya. Ketiga, pembatasan informasi. Kedua rencana di atas pada praktiknya kurang diketahui oleh khalayak banyak. Sebaliknya, rencana “baik” itu—seperti penyediaan lapangan pekerjaan—lebih banyak diperbincangkan di koridor-koridor kekuasaan seperti di Berlin, London, dan Washington dengan tujuan agar mendapatkan sponsorship sekaligus sebagai legitimasi terhadap klaim Yahudi sebagai imbangan terhadap hak-hak mayoritas penduduk Arab-Palestina.[10]
Menurut M. Amien Rais, isu untuk kembali ke tanah Palestina, menimbulkan dua kelompok di kalangan Yahudi, yaitu Zionisme Politik dan Zionisme Kultural/Spiritual. Zionisme Politik diwakili oleh Herzl, Moshe Lilienblum, Leo Pinsker, Chaim Weizmann, Jabotinsky, Menachem Begin, Moshe Dayan, dan Yitzhak Shamir. Sedangkan, kalangan Zionisme Kultural yang menentang ide itu diwakili oleh Ahad Ha-am, Judas Magnes[11], Martin Buber[12], Hans Kohn dan fisikawan Albert Einstein.[13]
Metode mengambilan tanah Palestina menurut kelompok pertama adalah dengan tiga cara. Pertama, wilayah tersebut harus direbut dari tangan orang-orang Arab. Caranya adalah dengan memperoleh tanah seluas mungkin di Palestina. Kedua, penduduk Arab harus diusir dari tanah airnya ke negara-negara Arab.[14] Sensus Inggris pada 1922 mencatat ada 660.641 orang Arab dan 83.790 orang Yahudi di Palestina. Untuk membalik ini, maka seperti juga menurut ZA. Maulani, yaitu dengan “Yahudinisasi Palestina” dan imigrasi besar-besaran ke Palestina. Ketiga, dengan menteror secara sistematik. Fungsi ini dipahami oleh para tokoh Zionis sebagai cara paling gampang dan murah untuk menghabisi nyali Bangsa Palestina.
Sedangkan kelompok kedua yang menentang pandangan diatas, memiliki tiga alasan. Pertama, sangat immoral bila kaum Yahudi mendesak dan mengusir bangsa Palestina yang notabene tanah itu adalah tanah air sah Palestina. Kedua, bila Zionisme menekankan hak historis bangsa Yahudi untuk kembali ke Palestina, maka bangsa Arab Palestina pun punya hak historis yang harus dihormati. Ketiga, pemecahan adil bagi konflik Israel-Palestina adalah dengan mendidikan sebuah bi-national state, yaitu negara dengan dwi-kebangsaan tempat orang Yahudi dan Arab hidup berdampingan secara damai.[15]
Walau di kalangan internal Yahudi ada perbedaan pendapat, setelah melewati lobi dengan berbagai kalangan—termasuk dengan Khilafah Utsmaniyah (walau gagal)—membuahkan hasil dengan lobi kepada Parlemen Inggris oleh Chaim Weizmann pada 1917 untuk meminta dukungan pembentukan Negara Yahudi di Palestina. Setelah itu, nota persetujuan pun dikeluarkan oleh Menteri Luar Negeri Inggris Lord Balfour kepada Parlemen Inggris, dengan bunyi sebagai berikut:
“Menurut pendapat Pemerintah Inggris, mempertahankan Terusan Suez akan mencapai hasil maksimal dengan mendirikan suatu Negara Palestina yang terikat dengan kita. Dengan mengembalikan orang Yahudi ke Palestina dibawah pengawasan Inggris akan menjamin rencana itu.”
Dukungan Inggris atas pembentukan Negara Yahudi ini memang tidaklah dilepaskan dari ambisi imperialisme, seperti ditegaskan Winston Churchill pada 1921 (Menteri Luar Negeri waktu itu), bahwa,
“Kalau Palestina tidak pernah ada, maka menurut keyakinan saya, demi kepentingan imperium, ia harus diciptakan.”[16]
Akhirnya, dengan Deklarasi Balfour (1917) itu, gerakan Zionisme terus melakukan semua upaya untuk mendukung kepentingan Inggris di Timur Tengah, termasuk dengan membentuk “Jewish Corps” yang terdiri dari 500 pemuda Yahudi di bawah latihan Inggris. Pada 1940, guna persiapan pembentukan negara, juga dibentuk “Squadron ke-40 the Royal Assault Arms” yang belakangan hari anggota-anggotanya menjadi kader pimpinan pada Israel Defence Forces (IDF) setelah Negara Israel terbentuk.[17]
Posted in 
